Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan setiap agenda bela negara yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tidak wajib dilaporkan ke kementeriannya. Hal tersebut terkait kegiatan bela negara yang dilakukan oleh Komando Rayon Militer 0305/ Cipanas kepada Front Pembela Islam.
Ryamizard menilai, program bela negara merupakan agenda positif dalam rangka menjaga pertahanan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, ia menilai pelatihan bela negara terhadap FPI bukan sebuah kesalahan.
“Kalau mengajarkan baik ya boleh, kenapa tidak. Semua bangsa ini harus bela negara, FPI juga bela negara,” ujar Ryamizard di Jakarta, Selasa (10/1).
Meski demikian, mantan Kepala Staf Angkatan Darat TNI itu mengatakan, pihaknya masih menyelidiki pelatihan tersebut. Hal itu dilakukan dalam rangka memastikan formalitas kegiatan yang dilakukan Koramil 0305/Cipanas dan FPI dalam program bela negara.
“Saya hendak verifikasi mengapa terjadi hal tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, Ryamizard menegaskan, program bela negara tetap dalam kendali Kemhan. Namun ia menolak berkomentar soal isu program bela negara akan dipegang oleh Dewan Ketahanan Nasional.
Ryamizard beharap, pelaksanaan program bela negara ke depan harus dilaporkan lebih dahulu ke pihak terkait. Hal itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
“(Bela negara) harus koordinasi dahulu dengan semua,” ujarnya.
Sebelumnya, program bela negara ramai diperbincangkan setelah sejumlah foto pelatihan oleh Koramil Cipanas kepada FPI beredar di media sosial. Buntut dari peristiwa itu, Panglima Kodam III/Siliwangi mencopot Komandan Komando Distrik Militer 0603 Lebak, Letnan Kolonel Ubaidillah.
Kepala Dinas Penerangan Kodam III/Siliwangi Kolonel ARH M Desi Ariyanto mengatakan, Ubaidaillah diberhentikan dari jabatannya karena tidak melaporkan pelatihan bela negara untuk FPI kepada atasan.
"Itu sudah menyalahi komando," kata Ariyanto. Merujuk garis komando, Koramil Cipanas berada di bawah Kodim Lebak.
Presiden Joko Widodo berencana mengalihkan program bela negara dari Kemhan ke Dewan Ketahanan Nasional. Sekretaris Kabinet Pramono Anung berkata, wacana itu tengah didiskusikan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan.
cnnindonesia.com