Hal itu disampaikan Agus bersama timnya dalam sidang lanjutan praperadilan Buni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016) pagi.
"Termohon (praperadilan) menolak dengan tegas seluruh dalil yang diungkapkan pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh pemohon. Termohon juga tidak akan menanggapi dalil pemohon kecuali soal status tersangka," kata Agus di hadapan majelis hakim.
Menurut Agus, penyidik dalam kasus ini telah bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, terkait kerja penyidik yang dianggap menyalahi aturan oleh Buni, khusunya soal penetapan tersangka, juga dibantah pihak Polda Metro Jaya.
Sebelumnya, kuasa hukum Buni, Aldwin Rahadian, melalui pokok permohonan praperadilan menyebutkan, proses penetapan tersangka menyalahi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Poin yang disorot dari peraturan tersebut adalah tidak adanya gelar perkara sebelum Buni ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, poin lain yang dianggap melanggar prosedur adalah tidak adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang seharusnya dikirim oleh penyidik ke jaksa penuntut umum.
Buni juga mengaku tidak tahu apakah sudah ada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dibuat polisi sebelumnya. Terkait hal tersebut, Agus menegaskan, penyidik telah menerbitkan surat-surat tersebut.
Agus juga menjawab keraguan kuasa hukum Buni soal minimal dua alat bukti dengan menyebutkan satu unit ponsel, dua sim card, memory card, email milik Buni, dan link url yang terkait dengan kasus ini.
"Penyidik telah memenuhi bukti yang cukup sesuai KUHAP untuk menaikkan status sebagai tersangka," tutur Agus.
kompas.com